Rapat paripurna istimewa dalam rangka penyerahan LHP BPK Atas LKPJ Gubernur TA 2017. |
MANADO, MediaSulut.Com - Selasa (05/06/2018), Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), gelar Paripurna Istimewa penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap laporan Keuangan Pemprov Sulut tahun 2017.
Rapat Paripurna istimewa tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw didampingi oleh Wakil Ketua Dewan Stefanus Vreeke Runtu, Wenny Lumentut, Marthen Manoppo serta dihadiri oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Steven Kandouw.
LHP BPK RI terhadap laporan keuangan Pemprov Sulut tahun 2017 dibacakan oleh DR. H. Harry Azhar Azis dengan hasil kesimpulan yang didapat adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Ketua BPK RI DR. H. Harry Azhar Azis saat membacakan sambutan. |
"Pencapaian opini WTP ini adalah yang keempat kali berturut-turut dari Pemerintah Provinsi Sulut. Hal ini tentunya dikarenakan sinergi yang matang antara Pemerintah Provinsi Sulut dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk BPK yang tidak hentinya memberikan arahan kepeda Pemprov Sulut agar kualitas laporan keuangan tidak turun, "tegas Azis.
Aziz juga mengungkapkan bahwa pencapaian opini WTP untuk keempat kalinya secara berturut-turut oleh Pemprov Sulut tersebut juga diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Sulut.
"Tujuan akhir WTP adalah meningkatnya kemakmuran rakyat. Seperti di Sulut, perekonomian tumbuh sebesar 6,68 persen, jumlah penduduk miskin turun menjadi 8,10 persen dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) mencapai 71,05. Semuanya ini di atas rata-rata nasional," katanya.
Ketua BPK RI DR. H. Harry Azhar Azis saat menyerahkan LHP BPK RI kepada Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw. |
Sementara itu, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemprov sulut atas hasil LHP BPK RI yang memperoleh WTP dan berharap opini WTP yang diberikan oleh BPK RI dapat terus dipertahankan.
"Terkait masih adanya temuan, terutama soal aset diharapkan menjadi perhatian Pemprov Sulut. DPRD juga akan terus melakukan pengawasan," ungkap Angouw.
Disisi lain, Gubernur Olly dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada BPK RI atas hasil pemeriksaan LKPD Pemprov Sulut.
Ketua BPK RI DR. H. Harry Azhar Azis saat menandatangi berita acara penyerahan LHP BPK RI. |
"Secara khusus, saya ucapkan terima kasih dan berikan apresiasi kepada BPK RI. Tentunya hasil yang diberikan akan mendorong manajemen pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien, dalam penyelenggaraan pemerintahan,"ujarnya.
Menurut Olly, sejak kehadiran Perwakilan BPK RI di Sulut telah menghasilkan banyak terobosan cerdas dan progresif yang dilakukan untuk memberikan asistensi bagi manajemen pengelolaan keuangan daerah secara lebih baik, lebih bermakna dan lebih berwawasan hukum.
Ketua BPK RI DR. H. Harry Azhar Azis didampingi Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw beserta para pimpinan DPRD Sulut dan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut saat melakukan foto bersama. |
"Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tidak pernah berhenti melakukan perubahan dan perbaikan terhadap dimensi-dimensi manajemen keuangan daerah, utamanya untuk meraih opini WTP, sebagai salah satu indikator keberhasilan proses pembangunan yang dijalankan," paparnya.
(***/Advetorial)
Penulis: Redaksi