 |
| Ketua IWO Viktor Rarung bersama komisioner Bawaslu Sulut dan anggota IWO saat pertemuan di salah satu Rumah Kopi di Kota Manado. |
MANADO, MediaSulut.Com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pengawasan Pemilu Partisipatif di Hotel Aryaduta, Manado baru-baru ini, yang bersifat sosialisasi dengan menghadirkan pimpinan Bawaslu RI, Afifuddin.
Namun dari pertemuan tersebut terkesan pihak Bawaslu Sulut abaikan satupun pimpinan media online sebagai peserta FGD. Padahal, sesuai undangan resmi yang diedarkan Bawaslu terdapat beberapa pimpinan media tercantum sebagai peserta.
Terkait undangan resmi yang tidak diikut sertakan para pimpinan Media Online, Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Sulut, Victor Rarung angkat bicara.
Menurut Rarung, sikap Bawaslu Sulut yang terkesan mengabaikan atau “pandang enteng” terhadap keberadaan media online yang selama ini sudah sangat membantu mensosialisasikan program Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu menjadi tolak ukur yang menganggap remeh media online.
“Artinya, prestasi kinerja Bawaslu Sulut bisa terangkat dan diketahui oleh Bawaslu pusat dan pemerintahan pusat juga kontribusi besar dari pemberitaan media online. Termasuk kegiatan-kegiatan FGD yang bersifat sosialisasi paling efektif diberitakan melalui media online karena berita media online bisa dibaca kapan dan dimana saja. Dengan hal itu sudah menjadi tolak ukur yang menganggap remeh media online,” ujar Rarung.
Senada diungkapkan pengamat politik dan pemerintahan, Taufik Tumbelaka, Bawaslu sebagai salah-satu penyelenggara pemilu dan pilkada harus bijaksana mengakomodir peserta FGD termasuk dari kalangan media.
Jangan terkesan FGD untuk menghabiskan anggaran, sementara manfaat FGD sangat minim karena tidak tersosialisasi maksimal kepada masyarakat akibat tidak mengundang pimpinan media online sebagai peserta yang nantinya bermanfaat untuk pemberitaan bagian sosialisasi kepada masyarakat.
“Sesuai tema FGD kemarin, pengawasan pemilu partisipatif, artinya perlu peran semua pihak termasuk media tak terkecuali. Konteks penyebaran informasi, maka media memiliki segmen masing-masing sehingga keterlibatan media harus dibijaksanai oleh Bawaslu, jangan tebang pilih,” tukas Taufik Tumbelaka.
Menanggapi kesalapahaman yang terjadi, Bawaslu Sulut langsung mengundang semua media online yang tergabung di IWO Sulut untuk klarifikasi kesalapahaman tersebut. Pertemuan yang dilaksanakan di salah satu Rumah Kopi di kota Manado, Rabu (19/07/2017) akhirnya berujung dengan menjalin kemitraan dan kebersamaan antara Bawaslu dan media online.
Dalam pertemuan tersebut Bawaslu menjelaskan, akan tetap menggandeng media online yang tergabung dalam Ikatan Wartawan Online (IWO) Sulut, terlebih untuk mensosialisasi program Bawaslu agar bisa diketahui masyarakat luas.
Menurut Ketua Bawaslu Herwin Malonda, pihaknya akan senantiasa melakukan koordinasi dengan kalangan media, baik media massa, elektronik maupun online dalam memberitakan kegiatan Bawaslu Sulut.
“Media selaku mitra Bawaslu, tentu akan terus berkoordinasi, apalagi terkait soal pemberitaan,” tandas Ketua Bawaslu Malonda sembari berharap kedepan ada kerjasama antara Bawaslu dengan IWO Sulut.
Senada dengan Johnny Suak, anggota Bawaslu Sulut, pihaknya memang sedang mensosialisasikan kegiatan Bawaslu terkait pengawasan dan partisipasi masyarakat.
“Ini akan terus disosialisasikan agar masyarakat mengetahui fungsi pengawasan dan bagaimana masyarakat juga ikut berpartisipasi di dalamnya,” ujar Suak.
Sementara Ketua DPD IWO Sulut Viktor Rarung mengapresiasi pertemuan dua lembaga yang sebenarnya memiliki peran untuk pengawasan, baik untuk kejujuran dalam penyelenggaraan Pemilu, maupun pengawasan sosial yang melekat pada tugas seorang jurnalistik.
Penulis: Redaksi