 |
| Basuki Tjahaja Purnama. |
Rencana demo ini menjadi yang kesekian kali dilakukan setelah 4 November, 2 Desember, massa turun ke jalan. Pada 11 Februari, kegiatan juga digelar tetapi polisi melarang pendemo turun ke jalan. Kegiatan difokuskan di Masjid Istiqlal.
Di DPR sendiri beberapa fraksi menggulirkan hak angket pencopotan Ahok. Sedangkan DPRD sepakat untuk tidak melakukan rapat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selama dipimpin oleh Ahok.
Koordinator aksi FUI, Andi Hasbi menyebut rencana demo ini membawa empat isu besar. Poin terpenting, meminta DPR agar mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pencopotan terhadap Ahok.
Pihaknya juga meminta DPR untuk bertindak atas kriminalisasi ulama dan menyetop penangkapan terhadap mahasiswa. Meski begitu, Andi menegaskan bahwa aksi dilakukannya nanti bakal berlangsung aman tanpa ada rencana pendudukan gedung DPR.
"Tidak ada perintah pendudukan DPR, unjuk rasa saja. Kita larang pendudukan, itu rumah rakyat, menyuarakan aspirasi," kata Andi kepada merdeka.com, Sabtu (18/2).
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan kepolisian tidak mempermasalahkan jika aksi yang diperkirakan akan menyedot banyak massa itu kembali dilakukan. Dia meminta massa bisa melakukan kegiatan tersebut sesuai aturan.
"Enggak masalah (aksi), kami siapkan pengamanannya. Yang penting tertib saja," ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar di Kota Bandung, Sabtu (18/2).
Kabid Humas Polda Metro Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengaku sudah menerima laporan tersebut. Polisi kembali mewanti-wanti agar aksi tak ganggu ketertiban umum.
" Berita terakhir sore ini ternyata untuk giat 212 yang mengatasnamakan Forum Umat Islam sudah mengirim surat pemberitahuan aksi ke Polda Metro. (Massa) 10.000," ujar Argo, Minggu (18/2).
FUI memprediksi massa hadir dalam aksi 21 Februari nanti bakal membludak. Apalagi ada 80 ormas Islam bakal terjun langsung dalam aksi tersebut. Ini pun ditambah adanya para ulama GNPF-MUI.
Penulis: Redaksi