Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam, bersama Manajer Area PT PGE Area Lahendong Salvius Patangke menjelaskan secara teknis mekanisme eksploitasi panas bumi, bagaimana pemanfaatan energi panas bumi hingga pembungan air limbah melalui sumur injeksi dengan jarak sekitar 3 kilometer.
Menurutnya, ada enam sumur PGE yang dikerjakan di area Tompaso diawali tahun 2008 hingga 2014.
Kluster 27 PGE pengeborannya resmi dimulai 23 September dan berakhir pada 26 November 2008 berkedalaman 1.737 meter. Kemudian, 11 Desember 2008 hingga 3 Pebruari 2009, sumur LHD kluster 33 dengan kedalaman 1.994 meter. Pada 8 Pebruari sampai 3 April 2009, LHD kluster 34 1,772 meter, 20 Oktober s/d 25 Desember 2009 LHD kluster 31 kedalaman 1.950 meter, 2 September s/d 11 Oktober 2014 LHD kluster 42 kedalaman 1.639 meter, dan selama 24 Oktober s/d 26 November 2014 LHD 43, berkedalaman sama, yakni 1.639.
PGE Area Lahendong merupakan wilayah WKP milik PGE yang mengoperasikan pemanfaatan panas bumi pada Area Geothermal di daerah Lahendong -Tomohon.
Setelah mengembangkan dan mengoperasikan PLTP Unit 1,2,3 dan 4 masing-masing unit berkapasitas 20 Megawatt (MW) dilakukan bertahap sejak 2001 hingga 2011.
“PLTP Unit 5 & 6 ini berkapasitas 2 X 20 MW,” ungkap Patangke.
PLTP Unit 5 & 6 dengan total investasi sebesar US$282,07 juta, merupakan total Project, dimulai tahap eksploitasi panas bumi oleh PGE, hingga pembangkit listrik.
“Listrik yang diproduksi ini akan disalurkan ke PLN," terangnya.
Eksploitasi panas bumi PLTP unit 5 dan 6 berbeda dengan PLTP Unit 1-4. Jika unit 1-4 PGE hanya menjual uap kepada PLN tapi unit 5 dan 6 dijual ke pihak PLN sudah bertegangan.
“Listrik yang diproduksi, akan dikoneksikan dengan gardu utama PLN tidak.jauh dari lokasi sini,” jelas Patangke. Atas penjelasan tersebut Menteri Jonan mengapresiasi berjalannya unit 5 dan 6 PGE Area Lahendong di Tompaso karena memberikan konstribusi listrik yang praktis bagi wilayah Suluttenggo.
Kebutuhan listrik nasional, lanjutnya, Presiden Joko Widodo berharap panas bumi dapat memberi kontribusi sampai 1.300 MW, saat ini masih mencapai sekira 500 MW.
Jonan mengungkapkan diharapkan peran serta pihak swasta maupun asing dalam pembangunan energi listrik karena keterbatasan dana APBN.
Namun, lanjutnya, tantangan akan muncul bila terjadi miskomunikasi masalah kontrak mengenai kesepakatan kapasitas. Hal ini merupakan tantangan yang besar, bukan soal biaya pembangunannya.
“Misalnya, kontrak. Di Suatu daerah, misalnya misalkan kontrak PLN 100 megawatt tapi setelah dieksploitasi kapasitasnya hanya 70 megawatt. Nah musti dirunding dengan PLN letak permasalahannya,” tambah Jonan.
Mengenai tarif, menurutnya, sedang dibahas.
"Feed in tarifnya masih dibahas, mudah-mudahan sebulan sudah jadi,” tururnya.
Yang terpenting, kata dia, pembahasan feed in tarif listrik produksi PGE harus menguntungkan semua pihak. Baik PGE sebagai pemasok, maupun PLN sebagai penjual dan masyarakat sebagai konsumen.
“Yang penting Itu terbuka untuk semua, masalah tarif PLN harus terbuka," tutup mantan Menteri Perhubungan.
Kedatangan Menteri ESDM yang tiba bersama Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Kapolda Irjen Wilmar Marpaung, dihadiri Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Irfan Zainuddin, Direktur Hulu PT Pertamina Syamsu Alam Manajer Area PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Lahendong, Salvius Patangke, rombongan menteri, sementara Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi, Wakil Walikota Tomohon Syerly Adelyn Sompotan, Sekkot Tomohon Dr Arnold “Noldy” Poli, SH, MAP dan Asisten I Setdaprov Provinsi Drs Sanny Parengkuan, Kapolres Minahasa AKBP Syamsubair, SIK, Kasat Pol PP Meidy Rengkuan, SH, MAP dan dan Camat Tompaso Barat Engelbert Raintung, SE turut hadir di PGE Tompaso.
Penulis: Vendry Karamoy