“Tidak boleh. Yang pasti bahwa ini fasilitas negara, tempat kerja anggota dewan,” kata Ade di Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (3/11).
Menurut Ade, DPR hingga hari ini belum menerima pengajuan permohonan penggunaan Gedung DPR sebagai tempat penginapan massa. Bila ada permohonan hal itu akan dikomunikasikan lagi dengan pimpinan DPR lainnya.
“Sampai saat ini saya belum menerima (surat). Sebaiknya semua diatur melalui mekanisme. Saya mendengar mereka juga mau menggunakan fasilitas masjid. Tapi ini tempat anggota dewan sidang, tapi harus koordinasi dengan baik, siapa pemimpin demo itu kan harus jelas. Kan sampai saat ini kita tidak tahu siapa pimpinan demo ini,” katanya.
Dikatakan, sebagai objek vital, gedung DPR tidak boleh dipakai untuk para pendemo.
Namun DPR siap berkoordinasi dengan pengurus masjid di Jakarta atau penanggungjawab taman di DKI apabila massa mengajukan permohonan penggunaan fasilitas negara.