JAKARTA, MediaSulut.com - Tak bisa dipungkiri black campaign dan money politics kerap dijumpai dalam ajang pilkada. Menyikapo hal itu Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Masykurudin Hafitd mengungkapkan kampanye hitam yang beredar di media sosial menjadi hal yang paling sulit dikontrol dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017.
Hal tersebut dikatakannya saat berbicara dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/9/2016).
Lebih lanjut kata Hafids penyebar konten-konten yang merugikan bagi pasangan cagub dan cawagub DKI di media sosial tidak selalu berasal dari Jakarta.
Dia menilai konten itu datang bukan dari warga Jakarta. Bagaimana kalau warga Medan atau Malang misalnya. Mereka bikin lalu menyebarkan dan akhirnya dikonsumsi warga Jakarta.
"Kampanye hitam di media sosial juga tidak boleh dibiarkan begitu saja. Musrykurudin meminta masing-masing tim pemenangan pasangan cagub dan cawagub DKI saling mengontrol kampanye hitam di media sosial dan melaporkannya ke Bawaslu DKI," kata dia.
Diakuinya kalaupun tidak ditindak karena kurang bukti, setidaknya masyarakat tahu bahwa ini tidak boleh karena pada akhirnya ada yang melaporkan. Sehingga kalau mereka menerima konten, tidak mereka share kembali.
Dahlia Umar juga setuju bahwa kampanye hitam di media sosial menjadi yang paling sulit dikontrol. Sebab, media sosial merupakan bagian dari kebeasan berekspresi. Namun, dia kurang setuju jika pelaporan kepada Bawaslu dilakukan hanya untuk menggertak warga saja.
"Harus ada ending kalau misalnya ada pelaporan. Agar kemudian tidak berlanjut dan menjadi hal yang biasa," ujar Dahlia salah satu anggota KPU DKI Jakarta bidang pencalonan dan kampanye.