Gubernur mengatakan, sejalan dengan semangat HKTI dalam mendukung setiap program pemerintah di sektor pertanian, maka pemerintahan OD-SK telah menjabarkannya dalam Tujuh Misi (Sapta Cita) pembangunan yang salah satu point pokoknya mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor pertanian dan sumberdaya kemaritiman sebagai penjabaran provinsi kepulauan, serta mendorong sektor industri jasa.
"Diketahui sektor pertanian merupakan penyedia kebutuhan pangan bagi penduduk, sumber pendapatan ekspor (devisa), serta pendorong dan penarik bagi tumbuhnya sektor-sektor ekonomi nasional lainnya, jika dikelola dengan baik dan bijak dipastikan dapat meningkatkan pendapatan penduduk secara lebih merata dan berkelanjutan yang pada akhirnya mampu mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan," ujar Dondokambey.
Gubernur menyebutkan lewat program OD-SK saat ini sektor pertanian dikembangkan tidak hanya sekedar meningkatkan volume dan kualitas hasil pertanian.
"api juga bagaimana produk yang dihasilkan mampu bersaing di pasar global, dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pengurus HKTI se-Provinsi Sulut, bagaimana mampu menciptakan program-program strategis yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, baik dipasar domestik maupun pasar internasional," terangnya.
Dalam kaitan itu, maka Pemerintah Provinsi Sulut terus mendorong stakeholders terkait khususnya HKTI Sulut guna membangun sektor pertanian yang lebih baik didaerah ini, karena secara historis HKTI memiliki pengalaman dalam mempengaruhi berbagai kebijakan pemerintah, khususnya dalam pembangunan pertanian, khususnya nasib petani kita didaerah ini.
"Karena itu kebijakan dan program HKTI Sulut harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang sekaligus meningkatkan ketahanan pangan, melalui pengembangan agribisnis pertanian, sehingga Provinsi Sulut harus menjadi daerah kedaulatan pangan," harap Dondokambey.
Penulis: Ferlyando Sandala