 |
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Eko Putro Sandjojo.
|
"Pemotongan anggaran cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan program kementerian, termasuk bidang transmigrasi," ujar Eko di Jakarta, Kamis (15/09/2016).
Namun, ia mengatakan masalah itu dapat teratasi bila program transmigrasi mampu diselenggarakan melalui lintas kementerian terkait.
"Komunikasi kami dengan Kementerian lain sangat bagus. Maka, untuk pengembangan transmigrasi karena anggaran kita banyak dipotong, kami bisa sinergikan dengan kementerian lain," ujarnya.
Lebih jauh, ia mencontohkan sebagian besar aktivitas ekonomi di kawasan transmigrasi bergerak di bidang pertanian.
Untuk dapat mengembangkan satu komoditi tertentu, maka pengembangan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Pertanian.
"Kalau kita butuh pengembangan infrastruktur di kawasan transmigrasi, kami bisa ajak Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)," imbuhnya.
Disamping itu, kawasan transmigrasi yang telah terbentuk menjadi desa juga harus mencoba untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dengan fokus memproduksi dan mengembangkan satu produk unggulannya.
"Banyak desa yang sukses di Indonesia karena memiliki karakter yang sama, yakni punya produk unggulan tertentu dengan skala ekonomi besar. Ditambah lagi, desa yang lebih sukses karena terintegrasi dari hulu ke hilir," ucapnya.
Ia turut menuturkan bahwa program transmigrasi merupakan salah satu program yang mendukung visi dan misi Nawacita pemerintah, yakni membangun Indonesia dari pinggiran.
Menteri asal PKB ini menilai, program transmigrasi telah banyak meraih kesuksesan dengan melahirkan daerah-daerah maju.
"Sejauh ini transmigrasi sudah berhasil melahirkan dua ibu kota Provinsi yakni Mamuju dan Kota Tanjung Selor. Kemudian juga telah berhasil membentuk 104 ibu kota kabupaten dan ribuan desa baru. Banyak juga anak-anak transmigran yang terbukti sukses," tandasnya.
Sumber: Inilah