MediaSulut.Com, Manado - Kesejahteraan rakyat tentu saja sudah menjadi tujuan utama pemerintah dan sudah tentu hal yang diinginkan rakyat. Namun sejumlah persoalan dalam negara masih saja menghalangi bahkan menjadi persoalan serius negara untuk perkembangan serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
Wakil Ketua Komite I DPD RI dan Anggota MPR RI, Benny Rhamdani mengatakan, ada tiga persoalan serius dalam negara yang menghalangi pencapaian kesejahteraan rakyat di Indonesia. Hal itu dikatakannya, saat menggelar Sosialisasi Empat Pilar di Masjid Baitur Rahim, Jalan Pumorouw, Kelurahan Tingkulu, Kota Manado.
Apa saja penghalang tersebut menurutnya. Pertama yaitu korupsi. Dikatakannya, berdasarkan data Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), ada 113 kepala daerah terlibat korupsi dan 1492 anggota DPR RI/Provinsi/Kabupaten/Kota yang terlibat korupsi.
“90% agamanya islam, 72% adalah orang-orang yang bergelar sarjana yang menunjukan bobot intelektual. 30% dari mereka itu mengenyam pendidikan agama secara khusus, bahkan ada dua menteri agama. Nah kalau menteri agama kurang apa kalau bicara pengetahuan tentang agama. Menyakitkan bagi kita sebagai umat Islam. Belum lagi oknum Polisi, Jaksa, Hakim yang ditangkap karena jual beli kasus, dan banyak kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang KTP nya ditulis pada kolom agama yaitu Islam,” tutur Brani sapaan akrabnya, dihadapan Ibu-Ibu Muslimah dan warga Nahdlatul Ulama.
Akibatnya menurut Senator asal Sulut ini, masalah besar kedua bangsa kita adalah menjadi negara penghutang terbesar. Dimana hutang terhadap luar negeri sebesar Rp 3000 Triliun, padahal APBN hanya Rp 2009 Triliun. Sehingga hutang kepada luar negeri menurut Brani sapaan akrabnya melebihi dari satu tahun APBN. Kedua persoalan tersebut mengakibatkan munculnya persoalan ketiga, yaitu Indonesia menjadi negara pengimpor tertinggi di dunia.
“Dari tiga masalah ini saya menyimpulkan bahwa ada masalah serius dalam negara. Yang pertama, ada yang salah urus dengan negara ini. Yang kedua, ada yang salah dengan memilih pemimpin. Gimana nda salah kalau proses demokrasi berbau transaksional. Rakyat tidak melihat rekam jejak para calon, tapi lebih tergiur pada amplop yang dibagikan oleh tim sukses,” sindir Rhamdani.
Dikaitkan dengan Empat Pilar lanjutnya, tindak korupsi yang dipraktekan atau dipertontokan oleh penyelenggara negara, tidak hanya disebut sebagai penghianat rakyat tapi juga bisa dikategorikan sebagai penghianat kesepakatan para Founding Fathers yang ingin membuat perahu bernama Indonesia untuk menuju ke kesebuah pulau yang bernama kesejahteraan.
“Siapapun yang terlibat korupsi mereka adalah penghianat yang membocorkan kapal atau perahu yang bernama Indonesia ini. Yang perahu ini diyakini tidak akan pernah sampai ke pulau yang bernama kesejahteraan, adil dan makmur, tapi perahu yang membawa 248 juta penduduk ini justru akan tenggelam ditengah lautan. Itu tentu tidak hanya menenggelamkan perahu atau kapalnya saja, tapi akan menenggelamnkan seluruh penumpangnya,” kuncinya mantan Legislator 2 periode di Sulawesi Utara itu. (Red)
Apa saja penghalang tersebut menurutnya. Pertama yaitu korupsi. Dikatakannya, berdasarkan data Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), ada 113 kepala daerah terlibat korupsi dan 1492 anggota DPR RI/Provinsi/Kabupaten/Kota yang terlibat korupsi.
“90% agamanya islam, 72% adalah orang-orang yang bergelar sarjana yang menunjukan bobot intelektual. 30% dari mereka itu mengenyam pendidikan agama secara khusus, bahkan ada dua menteri agama. Nah kalau menteri agama kurang apa kalau bicara pengetahuan tentang agama. Menyakitkan bagi kita sebagai umat Islam. Belum lagi oknum Polisi, Jaksa, Hakim yang ditangkap karena jual beli kasus, dan banyak kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang KTP nya ditulis pada kolom agama yaitu Islam,” tutur Brani sapaan akrabnya, dihadapan Ibu-Ibu Muslimah dan warga Nahdlatul Ulama.
Akibatnya menurut Senator asal Sulut ini, masalah besar kedua bangsa kita adalah menjadi negara penghutang terbesar. Dimana hutang terhadap luar negeri sebesar Rp 3000 Triliun, padahal APBN hanya Rp 2009 Triliun. Sehingga hutang kepada luar negeri menurut Brani sapaan akrabnya melebihi dari satu tahun APBN. Kedua persoalan tersebut mengakibatkan munculnya persoalan ketiga, yaitu Indonesia menjadi negara pengimpor tertinggi di dunia.
“Dari tiga masalah ini saya menyimpulkan bahwa ada masalah serius dalam negara. Yang pertama, ada yang salah urus dengan negara ini. Yang kedua, ada yang salah dengan memilih pemimpin. Gimana nda salah kalau proses demokrasi berbau transaksional. Rakyat tidak melihat rekam jejak para calon, tapi lebih tergiur pada amplop yang dibagikan oleh tim sukses,” sindir Rhamdani.
Dikaitkan dengan Empat Pilar lanjutnya, tindak korupsi yang dipraktekan atau dipertontokan oleh penyelenggara negara, tidak hanya disebut sebagai penghianat rakyat tapi juga bisa dikategorikan sebagai penghianat kesepakatan para Founding Fathers yang ingin membuat perahu bernama Indonesia untuk menuju ke kesebuah pulau yang bernama kesejahteraan.
“Siapapun yang terlibat korupsi mereka adalah penghianat yang membocorkan kapal atau perahu yang bernama Indonesia ini. Yang perahu ini diyakini tidak akan pernah sampai ke pulau yang bernama kesejahteraan, adil dan makmur, tapi perahu yang membawa 248 juta penduduk ini justru akan tenggelam ditengah lautan. Itu tentu tidak hanya menenggelamkan perahu atau kapalnya saja, tapi akan menenggelamnkan seluruh penumpangnya,” kuncinya mantan Legislator 2 periode di Sulawesi Utara itu. (Red)