Baru-baru ini, Bupati James Sumendap secara tegas meminta para pejabat untuk tidak ada yang keluar daerah dan sepenuhnya membantu pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sementara berada di Mitra melakukan audit atas LKPJ tahun 2015.
Mirisnya, sejak Senin 18 April 2016 hingga Jumat 22 April 2016 sejumlah pejabat Eselon II dan III sudah lebih dulu berada di Gorontalo. Kedatangan mereka di sana tak lain untuk menyaksikan iven offroad yang diketahui diikuti oleh tim dari Kabupaten Mitra, JS Reacing Team bersama sejumlah team lainnya dari Mitra.
Akademisi Usnrat sekaligus pengamat politik dan pemerintahan Dr Ferry Liando mengatakan, seorang pejabat seharusnya konsisten. Artinya antara ucapan dan tindakan harus seimbang.
“Kalo melarang pejabat untuk tidak keluar daerah, maka ucapan itu juga harus ditaati. Sebab ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemimpinnya,” ujar Liando.
Menurutnya, apabilah larangan yang dikeluarkan itu jelas-jelas menguntungan namun justru diabaikan bawahannya, maka perlu ada sikap tegas dari Bupati kepada pejabat yang bersangkutan. “Kalo Bupati konsisten, harusnya beliau melarang para pejabatnya,” tukas Ferry.
Disisilain, keikutsertaan sejumlah pejabat ini langsung menuai kritikan keras dari masyarakat. Bahkan para pejabat ini dibuli habis-habisan di media sosial (Medsos) facebook. Menurut mereka, harusnya lewat pencanagan program revolusi mental, para pejabat lebih pamaham lagi soal tugas pokok dan fungsi. Apalagi dengan mengikuti kegiatan di luar daerah yang sama sekali tidak ada kaitan dengan tugas-tugas para pejabat tersebut.
“Apakah agenda ke Gorontalo ini bermanfaat untuk masyarakat Mitra, atau cuma bermanfaat untuk diri mereka sendiri alias hanya untuk cari muka ke bupati? Sungguh disayangkan revolusi mental yang model seperti ini,” tulis Donal Pakuku di grup facebook Kerukunan Kawanua Minahasa Tenggara (KKMT).
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Mitra Ir Farry Liwe tidak mempersoalkan keikutsertaan sejumlah pejabat tersebut. “Selama tugas dan tanggungjawab yang bersangkutan sudah dijalankan dengan baik serta pelaksanaan tugas lainnya diserahkan penuh kepada sekretaris, tentu tidak akan menghambat kelancaran pelayanan serta proses pemeriksaan yang sementara berlangsung,” terang Liwe.
Kepala Bagian Pemerintahan dan Humas Pemkab Mitra Novry Rako sendiri menjelaskan, keberangkatan sejumlah pejabat ke Gorontalo merupakan keinginan pribadi bukan membawa nama Pemkab Mitra. “Tentu jika mereka berangkat sudah mendapat ijin atasan serta sudah menyelesaikan seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan BPK,” tukas Novry.(tim)